Muswil I PW Nasyiatul Aisyiyah Sulbar dijadwalkan berlangsung Minggu (24/7),di Aula SMK Negeri 2 Majene. Informasi yang dihimpun di internal para aktivis Nasyiatul Aisyiyah, sejumlah nama yang disebut-sebut akan maju dalam pemilihan Ketua PW Nasyiatul Aisyiyah Sulbar, antara lain Dian Armiyani (Ketua PD Nasyiatul Aisyiyah Majene), Masyita Syamsuddin (Ketua PD Nasyiatul Aisyiyah Polman), Jasriani dan Ratnasari dari PD Nasyiatul Aisyiyah Mamuju.

“Muswil kali ini adalah yang pertama di Sulbar. Bila nanti teman-teman lebih banyak memilih saya sebagai ketua, insya Allah saya siap mengemban amanah itu.Namun, bagi kami yang terpenting sekarang Nasyiatul Aisyiyah semakin maju, khususnya di Sulbar,” ungkap Dian Armiyani, kemarin.

Sementara itu, Masyita Syamsuddin mengaku, awalnya tidak berambisi menjadi ketua, selain karena saat ini masih menjadi Ketua PD Nasyiatul Aisyiyah Polman, dia juga dipercaya aktif dalam berbagai kegiatan sosial pemberdayaan perempuan. “Teman-teman yang justru mendorong kami untuk maju.

Namun, bagi saya yang pokok itu adalah bagaimana kita bersatu membesarkan organisasi ini.Karena itu,organisasi kami ini semakin memberi banyak manfaat, terutama terkait perjuangan pemberdayaan kaum perempuan,”paparnya. Ketua Pengurus Pusat (PP) NasyiatulAisyiyahAbidah Muflihah dijadwalkan hadir dalam muswil ini, sekaligus memberi arahan dalam pengembangan organisasi Nasyiatul Aisyiyah di Sulbar.“Selain ketua Pengurus Pusat, insya Allah pada muswil perdana ini akan dihadiri dan dibuka Gubernur Sulbar Anwar Adnan Saleh,”ujar Dian. Demikian catatan online Kasran yang berjudul Pertarungan ketat.

Ada indikasi kecurangan-kecurangan yang disengaja dilakukan untuk kepentingan kelompok tertentu,” jelas Dalipang. Pasangan yang diusung Partai Demokrat ini juga mencurigai tingginya tingkat partisifasi pemilih di TPS I lembang/desa Pesondongan kecamatan Sa’dan yang mencapai 100%.Jumlah daftar pemilih tetap di TPS I Pesondongan sebanyak 373 pemilih sementara kertas suara yang terpakai sebanyak 373 lembar dan kertas suara yang sisa sebanyak sembilan lembar.

Dia membandingkan dengan TPS II lembang/desa Pesondongan yang wajib pilih sesuai DPT 492 pemilih Kertas suara yang terpakai sebanyak 451 lembar dan kertas suara yang tersisa 41 lembar ditambah kertas suara cadangan 13 lembar. Di TPS II Pesondongan pasangan DS3 memperoleh 241 suara dan pasangan Sobat 208 suara. Ketidakwajaran lainnya yang ditemukan tim pemenangan DS3 yakni, oknum panitia pemilihan kecamatan (PPK) di kecamatan Rinding Allo dan Awan Rante Karua melakukan penghitungan rekapitulasi suara tingkat kecamatan pada malam hari tanggal 11 Januari.

Padahal, sesuai jadwal, rekapitulasi tingkat kecamatan baru dilaksanakan tanggal 12-13 Januari. “Tim advokasi DS3 sudah melayangkan surat keberatan ke KPU atas adanya oknum PPK yang melakukan rekapitulasi malam hari usai pencoblosan. Kami juga keberatan, ada TPS yang melakukan penghitungan suara sebelum jam 13.00 wita,” kata mantan caretaker Bupati Toraja Utara ini.

Selain itu, pelaksanaan rekapitulasi suara di sejumlah kecamatan dilakukan tanpa ada pemberitahuan kepada pasangan DS3 maupun saksi-saksi yang sudah dimandatkan DS3. Seharusnya, KPU Toraja Utara memberitahukan secara tertulis kepada pasangan calon untuk memandatkan saksi-saksi memantau jalannya rekapitulasi di tingkat kecamatan. Namun, pemberitahuan yang diterima saksi pasangan DS3 hanya dari mulut-ke mulut.

YS Dalipang juga menyoroti kinerja panwaslu yang dinilai tidak bekerja secara maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap proses pilkada. Ada kesan pembiaran penggelembungan suara. Seharusnya, sambung dia, Panwaslu menghentikan proses rekapitulasi tingkat kecamatan yang dilakukan malam hari usai pencoblosan 11 Januari lalu. “Panwaslu tidak maksimal bekerja mengawasi proses pilkada. Bahkan mereka tidak menemukan adanya pelanggaran selama putaran kedua.

Padahal, banyak ketidakwajaran yang terjadi yang terindikasi adanya kecurangan yang disengaja oleh penyelenggara pilkada,”kata Dalipang. Sementara itu,perwakilan tim pemenangan pasangan DS3 dari 21 kecamatan se Toraja Utara mendatangi kantor DPRD mendesak wakil rakyat untuk menghentikan serta menolak perhitungan suara diseluruh PPK Toraja Utara. Tim pemenangan DS3 berdalih,perhitungan suara di sejumlah kecamatan melanggar aturan.

Ketua DPRD Toraja Utara, Sri Krisma Pirade yang menerima langsung aspirasi yang disampaikan tim pemenangan DS3.Menurutnya, DPRD akan meneruskan aspirasi mereka ke KPU. “Kami tidak punya wewenang mengambil keputusan untuk menghentikan tahapan pilkada karena itu ranah KPU. Aspirasi tim pemenangan DS3 segera kami teruskan ke KPU,”katanya.

Sementara itu,Ketua KPU Toraja Utara,Yohanis Banga Rombe kepada wartawan mengaku tidak mengetahui jika ada PPK yang menggelar rekapitulasi suara pada malam hari usai pencoblosan di TPS.KPU Bahkan sudah menginstruksikan kepada seluruh PPK untuk melakukan rekapitulasi pada 12-13 Januari. “Saya sudah terima surat keberatan pasangan DS3 tetapi saya tidak kalau ada PPK yang melakukan rekapitulasi pada malam hari usai pencoblosan di TPS. Ini akan saya cek kembali di-lapangan,” tandasnya.

KPU Sulsel Back Up di MK

KPU Sulsel meminta kandidat Pilkada Torut yang merasa keberatan untuk menempuh upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ketua KPU Sulsel Jayadi Nas, pihaknya lebih menghargai penyelesaian keberatan secara elegan melalui MK daripada aksi yang berpotensi menimbulkan kekerasan. Jayadi mengatakan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan anggota KPU Torut untuk segera mempersiapkan dokumen jika Pilkada Torut akan berlanjut ke MK.

KPU Sulsel akan mem-back up dan mendukung langkah yang ditempuh KPU Torut selaku penyelenggara Pilkada di kabupaten termuda di Sulsel tersebut. “Kami sudah melakukan koordinasi. Saya perlu tegaskan,MK tidak melihat kemampuan berbicara dan adu argumentasi tanpa data-data yang jelas. Makanya kami telah meminta kepada penyelenggara di Torut untuk mengamankan dan sudah mempersiapkan data-data yang berkaitan dengan tugas dan fungsi KPU,” jelas Jayadi,kemarin.

Berdasarkan tahapan Pilkada Torut, KPU Torut dijadwalkan menetapkan hasil pilkada putaran kedua pada Sabtu besok. Hingga kemarin, rekapitulasi suara tingkat panitia pemungutan kecamatan (PPK) dilaporkan sudah rampung. Ketua KPU Torut Johanis Banga Rombe mengatakan, seluruh dokumen pilkada telah berada di kantor KPU yang mendapat pengamanan ketat dari pihak kepolisian.

Dia berharap pelaksanaan rekapitulasi ditingkat kabupaten dapat berjalan aman. Terkait rencana pengajuan gugatan yang disampaikan kandidat, Johanis mengaku pada dasarnya KPU Torut siap menghadapi gugatan tersebut. “Kalau persiapan menghadapi gugatan tentu ada.Yang jelas, saat ini kami harus fokus dalam merampungkan rekapitulasi suara,” pungkasnya. Demikian catatan online Kasran tentang YS Dalipang- Simon Liling (DS3).

Malah Nurdin Halid menganggap gerakan itu dibuat oleh oknumoknum yang tidak suka dan ingin mengganti dirinya.“Apa bedanya Nurdin Halid tidak mau diganti sebelum kongres? Kenapa pengurus klub dia mau kudeta? Kan ada Musda (Musyawarah Daerah). Kalau mau ganti Pak Ilham, tunggu saja saat Musda PSM. Itu namanya demokratis, seperti yang dia dengungkan selama ini,”ujar Uceng, sapaan akrabnya saat dikonfirmasi, kemarin. Menurut dia, Nurdin yang tak lain adalah putra Sulsel tersebut agar tidak bersikap otoriter terhadap klub sepak bola.Padahal saat dia didesak mundur,malah meminta semua pihak untuk bersikap demokratis dan menunggu Kongres PSSI. “Masa Ketua Umum PSSI mau kudeta klubnya sendiri.

Pak Nurdin juga harus intropeksi diri.Kalau dia yang diminta mundur atau dikudeta, apa bersedia?,”cetusnya. Di sisi lain, Kadir Halid mengaku dirinya telah mendapat instruksi dan bahkan mengklaim telah mendapat dukungan dari beberapa anggota klub PSM yang bersedia melawan Ilham. “Saya akan berjuang untuk menyelamatkan PSM dari kepengurusan yang ingin membawa PSM ke kompetisi tidak resmi. Sudah ada beberapa klub yang bersedia menolak dan melawan keputusan PSM pindah ke LPI,”ujar Anggota DPRD Sulsel ini saat dikonfirmasi via ponsel,kemarin. Menurut dia, langkah Kudeta itu bisa dilakukan atas petunjuk dari PSSI pusat dan tertuang dalam statuta PSSI.“Saya tidak hafal betul isi statuta-nya PSSI.

Tapi yang jelas, saya akan terus berusaha,” tandasnya. Klaim mantan manajer PSM musim 2009/2010 itu dibantah oleh Kuasa Hukum PSM Syahril Cakkari. Bahkan, Syahril menegaskan langkah itu merupakan isu yang menyesatkan publik. “Dari mana arahnya Pengprov PSSI Sulsel mau kudeta pengurus PSM.Kadir memang sengaja ingin menggembosi para anggota klub PSM,”tuturnya. Parahnya lagi,lanjut dia,Kadir mengklaim mendapat dukungan klub. Sementara, dari 26 klub, semuanya telah memberikan mandat penuh kepada Ketua Umum PSM untuk mengambil keputusan. Mandat itu tertuang dalam surat resmi yang memiliki kekuatan hukum.

Misi PSM Selamatkan Uang Rakyat

Sikap perlawanan PSM Makassar, Persema Malang, dan Persibo Bojonegoro yang memutuskan mundur dari kompetisi Indonesia Super League (ISL) dan pindah ke Liga Primer Indonesia (LPI), seharusnya menjadi bahan intropeksi bagi BLI dan PSSI selaku penyelenggara kompetisi dan induk sepak bola di tanah air. Alasan kompetisi ISL yang kurang sehat serta menghamburhamburkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga ratusan miliar rupiah tanpa ada hasil dalam perkembangan sepak bola, menjadi pemicu utama mundurnya ketiga klub tersebut.

Kuasa Hukum PSM Makassar Syahril Cakkari mengatakan,PSSI tidak bisa mengelola sepak bola dengan baik.Padahal hampir semua klub sepak bola profesional telah menghabiskan dana puluhan hingga ratusan miliar untuk membiayai sepak bola. Sementara, kompetisi ISL yang nota benenya sebagai ajang paling bergengsi dan profesional, malah berlangsung tidak sehat dan tidak memberikan hasil yang berarti untuk kemajuan sepak bola tanah air. “Selama ini, klub-klub sepak bola membebani APBD. Sementara PSSI,tidak melakukan pembinaan dan pengelolaan dengan baik. Bahkan, dana-dana yang didapat PSSI dari sponsor dan serta pendapat lain, sangat minim dinikmati oleh klub,”ungkapnya.

Untuk itu, lanjutnya, sudah saatnya PSM membuka pikiran masyarakat bahwa dana APBD harus diselamatkan dan digunakan untuk kepentingan yang lebih prioritas. Di sisi lain, hadir kompetisi baru LPI yang dikelola profesional karena tidak menggunakan uang rakyat, melainkan murni hasil bisnis dari sepak bola. “DPRD Makassar sudah menghentikan penganggaran dana APBD untuk biaya operasional PSM. Dana itu dialihkan untuk membangun sarana dan prasarana olahraga yang lebih baik.Inilah pilihan terbaiknya,”jelasnya.

Pemberian penghargaan itu dikutuk oleh media Pemerintah China. Global Times mengatakan, Komite Nobel telah membuat malu dirinya sendiri dan menduga bahwa hadiah perdamaian telah terdegradasi menjadi alat politik yang melayani tujuan anti-China. “Komite Nobel sekali lagi menampilkan kesombongannya dan berprasangka terhadap sebuah negara yang telah membuat kemajuan ekonomi dan sosial yang paling luar biasa dalam tiga dekade terakhir,” kata editorial koran itu dengan mengacu pada Dalai Lama, pemimpin spiritual Tibet di pengasingan yang memenangi Hadiah Nobel Perdamaian tahun 1989.

“Tak satu pun dari kedua orang itu yang memberikan kontribusi bagi perdamaian China dan pertumbuhan dalam beberapa dekade terakhir,” kata harian berbahasa Inggris tersebut.

Berita bahwa Liu—yang berulang kali Beijing mengecapnya sebagai kriminal menyusul hukuman penjara 11 tahun terhadapnya pada Desember tahun lalu atas tuduhan subversi—dianugerahi Nobel Perdamaian 2010 dilaporkan di media resmi pemerintah berbahasa China. Namun, laporan itu disampaikan melalui reaksi marah pemerintah terhadap keputusan tersebut.

Pencarian di internet dengan menggunakan kata kunci “Nobel Perdamaian” dan “Liu Xiaobo” tidak memberikan hasil di portal China Sina dan Sohu. Sementara pencarian serupa pada Weibo, sebuah layanan mirip Twitter, juga tidak menampilkan apa-apa.

Beberapa pengguna internet bisa mendapat informasi yang luput dari sensor ketat tentara dengan tidak menyebutkan nama Liu dalam postingan mereka di Weibo. “Seorang warga China memenangi Hadiah Nobel Perdamaian 2010,” kata seorang pengguna internet.

Seorang pengguna yang lain menggambarkan penghargaan itu sebagai “hadiah dinamit 8 Oktober” dan menayangkan foto Liu dan rincian tentang penahanannya. Pencarian di mesin pencari China, Baidu, menampilkan reaksi pemerintah atas hadiah perdamaian itu dan laporan sebelumnya tentang penulis 54 tahun yang dipenjara tersebut.

Berita Jumat sore di China Central Television tidak melaporkan kabar tentang Liu. Televisi itu membuka laporannya dengan sebuah berita tentang banjir di Pulau Hainan sementara siaran tentang Liu oleh jaringan televisi internasional CNN dan TV5 Perancis diblokir pemerintah. Pesan teks yang dikirim dengan berisi nama lengkap Liu Xiaobo tampaknya diblokir, demikian menurut beberapa tes dilakukan koresponden AFP.